≡ Menu

Cara Jual Beli Tanah Lewat Notaris

Anda ingin menjual atau membeli tanah lewat notaris? Namun, anda bingung bagaiman cara jual beli tanah lewat notaris? Sebelum anda mengetahui tata cara jual beli tanah melalui notaris, anda terlebih dahulu harus memahami fungsi notaris dalam transaksi jual beli tanah karena kebanyakan orang yang tidak paham akan hal tersebut sehingga melakukan transaksi jula beli tanah tanpa notaris.

Fungsi notaris dalam transaksi jula beli tanah sangat penting karena akta tanah dan akta jual beli harus dibuat oleh dan dihadapan Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai satu – satunya pejabat yang berwenang dalam hal tersebut. Pendaftaran tanah hanya dapat dilakukan berdasarkan akta otentik yang dibuat oleh PPAT.
Setelah anda memahami pentingnya notaris bagi taransaksi jual beli tanah, barulah anda dapat memprhatikan tata cara jual beli tanah lewat notaris di bawah ini.

Cara Jual Beli Tanah Lewat Notaris :

1. Akta Jual Beli (AJB)

Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua pihak yaitu pihak penjual dan pembeli mengenai harga dan cara pembayaran tanah serta pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus pembuatan akta jual beli (AJB), maka pihak tersebut datang ke kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli tanah.

2. Persyaratan Akta Jual Beli (AJB)

Untuk membuat akta jual beli di kantor PPAT, maka pihak penjal dan pembeli harus membawa dan melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai berikut :

• Pihak Penjual

1. Sertifikat hak atas tanah yang dijual (Asli)
2. Kartu Tanda Penduduk
3. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sepuluh tahun terakhir
4. Surat persetujuan suami isteri serta kartu keluarga bagi yang telah berkeluarga.

• Pihak Pembeli

1. Kartu Tanda Penduduk
2. Kartu keluarga

3. Proses Pembuatan Akta Jual Beli (AJB)

Dalam proses pembuatan Akta Jual Beli terdapat beberapa tahapan, berikut ini saya jelaskan secara rinci tahapan-tahapannya.

a. Persiapan Pembuatan AJB

Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang harus anda lakukan, yaitu :

1. Pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan melakukan pemerikasaan terhadap keaslian dari sertifikat di kantor pertanahan untuk mengetahui bahwa tanah tersebut tidak sedang digadaikan atau dalam keadaan sengketa. Jika tanah dalam keadaan sengketa, maka pihak PPAT dapat membatalkan atau menolak pembuatan AJB tanah tersebut

2. Pihak penjual harus menyertakan surat peryataan tidak sengketa terhadap tanah tersebut

3. Pihak pembeli dapat membuat pernyataan bahwa dengan membeli tanah tersebut, maka pihak pembeli tidak berhak atas tanah yang melebihi batas luas maksimum.

4. Pihak penjual wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph) dan pihak pembeli diwajibkan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banggunan (BPHTB) dengan ketentuan sebagai berikut:
• Pajak Penjual (Pph) = NJOP/harga jual x 5 %
• Pajak Pembeli (BPHTB) = (NJOP/harga jual – nilai tidak kena pajak) x 5%

b. Pembuatan AJB

Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang harus anda lakukan, yaitu :

1. Pembuatan AJB harus dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli. Apabila terdapat halangan untuk hadir, maka dapat dikuasakan kepada orang lain dengan surat kuasa tertulis.

2. Pembuatan AJB harus dihadiri oleh saksi. Jumlah saksi minimal dua orang.

3. Pihak PPAT akan menjelaskan dan membacakan isi dan maksud pembuatan akta. Apabila pihak penjual dan pembeli menyetujui, maka akta tersebut harus ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli, saksi, serta pejabat pembuat akta tersebut.

4. Akta Jual Beli dibuat dua lembar. Satu lembar akan disimpan di kantor PPAT dan satu lembar lagi diserahkan pada kantor pertanahan untu keperluan balik nama tanah. Sedangkan pihak penjual dan pembeli mendapatkan salinan akta jual beli.

c. Setelah Pembuatan AJB

Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang harus anda lakukan, yaitu :

1. Setelah akta jual beli dibuat dan disetujui, maka pihak PPAT menyerahkan akta tersebut kepada Kantor Pertanahan untuk proses balik nama tanah.

2. Penyerahan akta jual beli dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah akta tersebut ditandatangani. Penyerahan akta jual beli harus disertakan dengan surat permohonan balik nama yang telah ditandatangani pembeli, Sertipikat hak atas tanah, Kartu tanda penduduk kedua belah pihak, Bukti lunas pembayaran Pph, serta bukti lunas pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

d. Proses di Kantor Pertanahan

Pada tahap ini, ada beberapa langkah yang harus anda lakukan, yaitu :

1. Pihak kantor pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama setelah dokumen-dokumen tersebut diserahkan. Tanda bukti penerimaan diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutkan akan diberikan kepada pembeli.

2. Nama penjual yang tertera dalam buku dan sertifikat tanah akan dicoret menggunakan tinta hitam dan diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pihak yang berwenang atas hal tersebut.

3. Nama pembeli sebagai pemilik hak atas tanah yang baru akan ditulis pada halaman dan kolom yang terdapat pada buku dan sertifikat tanah dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta tandatangan Kepala Kantor Pertanahan atau pihak yang berwenang atas hal tersebut.

4. Pihak pembeli dapat mengambil sertifikat tanah yang sudah dibalik nama dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah proses balik nama dibuat.

Jadi, keberadaan Notaris dalam transaksi jual beli tanah merupakan suatu yang mutlak khususnya bagi pembeli karena setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Sehingga apabila terjadi masalah dalam transaksi jual beli tanah dikemudian hari dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkankan.






{ 0 comments… add one }

Leave a Comment